Koranpalu.com | Jakarta – Sebuah kebijakan mengejutkan diumumkan pekan ini: pemerintah Indonesia akan membebaskan lebih dari seribu narapidana dalam waktu dekat sebagai bagian dari program pengampunan nasional. Rencana ini merupakan bagian awal dari target besar yang disebut akan menyentuh hingga 44 ribu narapidana dalam periode tertentu.
Kebijakan ini, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menuai beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai ini sebagai sinyal kuat dari arah baru pemerintahan dalam reformasi hukum dan pemasyarakatan. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan transparansi dan kemungkinan adanya motif politik tersembunyi.
“Kami melihat ini sebagai bentuk keberpihakan negara pada kemanusiaan, terutama bagi mereka yang menjalani hukuman karena pelanggaran ringan atau bermuatan politik,” ujar salah satu pengamat kebijakan hukum, Deni Oktaviano.
Menurut informasi, para narapidana yang masuk dalam gelombang pembebasan pertama adalah mereka yang terlibat kasus pelanggaran ringan, kasus politik lama, dan sejumlah aktivis Papua. Pemerintah menyebut proses verifikasi telah dilakukan ketat bersama kementerian terkait.
Namun, sejumlah kelompok masyarakat sipil meminta adanya mekanisme transparansi agar pembebasan ini tidak dimanfaatkan untuk membebaskan koruptor atau napi berpengaruh politik lainnya. Mereka juga mengingatkan soal trauma publik atas pembebasan napi yang kembali mengulangi tindak kejahatan.
Kemenkumham belum memberikan daftar resmi nama-nama yang akan dibebaskan. Sementara itu, Presiden Prabowo dalam keterangannya menyebut bahwa langkah ini adalah bagian dari “rekonsiliasi nasional dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.”
Langkah ini mengingatkan publik pada era pemerintahan sebelumnya, saat Presiden Habibie dan Gus Dur juga mengambil keputusan serupa demi stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional.
Di berbagai platform media sosial, warganet terbagi. Sebagian besar memuji langkah berani ini, terutama bagi keluarga napi politik yang merasa keadilan selama ini tidak berpihak. Namun ada pula yang khawatir kebijakan ini justru mengaburkan prinsip keadilan.
