Koranpalu.com
Jakarta │ Insiden pencabutan Kartu Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI) Sabtu malam, 27 September 2025.
Memicu gelombang kecaman dari berbagai organisasi pers dan tokoh kemerdekaan pers di Indonesia. Kejadian ini terjadi usai Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Halim Perdanakusuma, yang dianggap sensitif dan relevan bagi publik.
Menurut CNN Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, pencabutan kartu tersebut dilakukan secara mendadak. Oleh petugas BPMI di kantor CNN Indonesia di Jakarta dengan alasan yang belum jelas.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyatakan pihaknya kaget atas tindakan BPMI dan telah mengirim surat resmi. Meminta penjelasan kepada BPMI serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ketum AKPERSI, Mengecam Keras Tindakan BPMI
Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono. Mengecam keras tindakan BPMI yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers. Yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rino menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tapi juga menghambat tugas jurnalis dalam menyampaikan suara rakyat.
Rino menyerukan BPMI untuk memberikan penjelasan penuh dan transparan kepada publik soal dasar pencabutan kartu pers tersebut.
“AKPERSI mengecam keras segala bentuk pembungkaman pers pada jurnalis yang sedang menjalankan tugas liputannya. Kami mendesak BPMI untuk menjelaskan kejadian ini secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif. Bahwa ini merupakan tindakan intervensi saat jurnalis menggali informasi demi kepentingan rakyat,” ujar Rino.
Tak kalah tegas, Dewan Pers juga mengambil sikap dengan meminta pihak Istana Kepresidenan untuk segera mengembalikan hak akses peliputan jurnalis CNN yang dicabut serta memberikan penjelasan resmi.
Ketua Dewan Pers Bersuara
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam siaran pers menyatakan bahwa kebebasan pers adalah amanah publik dan fundamental bagi demokrasi. Ia mengimbau agar semua pihak menghormati tugas jurnalistik demi menjaga iklim pers yang sehat dan akuntabel.
“Dewan Pers mendesak agar akses liputan yang dicabut segera dipulihkan agar jurnalis dapat kembali menjalankan tugas peliputan di Istana tanpa hambatan. Kami juga meminta Biro Pers Istana untuk menjelaskan alasan pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia,” kata Komaruddin.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi yang tidak dapat ditawar atau dikompromikan.
Lebih lanjut, Meutya menyayangkan adanya dugaan pembungkaman pers serta menegaskan bahwa pemerintahan berkomitmen melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga secara penuh.
“Sebagai mantan jurnalis, saya sangat menyayangkan jika ada ancaman atau pembungkaman kebebasan pers. Pemerintah akan mendorong agar setiap dugaan pelanggaran diselesaikan melalui jalur hukum secara transparan dan adil,” ujar Meutya dalam konferensi pers beberapa bulan lalu.
Pemerintah juga mendukung penuh langkah Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk memastikan kasus ini diselesaikan dengan fair.
Kronologi Pencabutan Kartu Pers Istana “Diana Valencia”
Peristiwa ini bermula pada 27 September 2025, saat Diana Valencia melakukan wawancara cepat dengan Presiden Prabowo Subianto seusai kedatangan dari kunjungan luar negeri di Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
Diana bertanya tentang isu keracunan yang menimpa beberapa anak sekolah akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis, sebuah program yang tengah disorot publik. Pertanyaan ini kemudian dianggap sensitif oleh pihak Istana dan berujung pada pencabutan kartu pers.
Kartu Pers Istana adalah kartu khusus yang memberikan akses bagi wartawan untuk meliput kegiatan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Pencabutan kartu ini berdampak luas karena membatasi kemampuan jurnalis menjalankan tugas peliputan pada institusi pemerintahan tertinggi.
Organisasi jurnalis seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga menyuarakan keprihatinan.
Mereka menilai kerja jurnalistik Diana yang mengajukan pertanyaan relevan dan etis seharusnya tidak dibungkam. Mereka mendukung permintaan agar akses liputan dikembalikan dan menekankan pentingnya menghormati kode etik jurnalistik.
Kasus pencabutan Kartu Pers CNN Indonesia ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Mengenai pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk memastikan kebebasan pers terlindungi.
Sebagai pilar demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga agar informasi berkualitas dan akurat sampai ke masyarakat tanpa ada hambatan ataupun intimidasi.
Pemerintah dan institusi terkait diharapkan memberikan transparansi dan membuka ruang dialog konstruktif demi keberlanjutan demokrasi sehat dan terbuka di Indonesia.
