PPK 3.3 Pacu Proyek Jalan Pagimana–Batui, Publik Minta Keterbukaan Dokumen Lelang

Petugas tengah melakukan pengecatan marka jalan di salah satu titik ruas jalan nasional, sebagai bagian dari paket pekerjaan PPK 3.3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah. (Foto: Kiriman PPK Ibrahim Tjane)

Koranpalu.com | Palu – Ruas jalan nasional Pagimana–Batui yang menjadi urat nadi transportasi di Kabupaten Banggai kini tengah dipacu penyelesaiannya. Proyek sepanjang 128,54 kilometer tersebut dikelola oleh PPK 3.3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 12,04 miliar. Hingga saat ini, progres fisiknya telah mencapai 64,78 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 3.3), Ibrahim Tjane, S.T., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat pelaksanaan agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

“Secara kontrak pelaksanaan berakhir di tanggal 31 Desember 2025, tetapi kami berupaya pekerjaan ini bisa lebih cepat selesai agar hasilnya segera dinikmati oleh warga yang melintas,” ujar Ibrahim kepada Koranpalu.com.

Proyek yang digarap oleh CV Tanjung Lautan Api ini meliputi penanganan longsoran, pemasangan bronjong PVC, facing beton, bouwplank, hingga penanganan abrasi pantai dengan sandsheet serta pemasangan marka jalan. Selain memberi dampak langsung bagi kelancaran lalu lintas, keberadaan ruas Pagimana–Batui juga dinilai penting dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat Banggai.

Meski progresnya berjalan positif, proyek ini tetap menuai sorotan terkait aspek transparansi. Wakil Ketua KNPI Sulawesi Tengah, Rizal Sugiarto, menilai dokumen resmi pengadaan proyek BPJN secara umum belum tersedia di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sulawesi Tengah.

“Padahal, sesuai prinsip keterbukaan, dokumen lelang seharusnya dapat diakses publik agar proses pengadaan bisa dipantau bersama. Keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur,” tegas Rizal.

Proyek jalan Pagimana–Batui menjadi contoh penting bagaimana pembangunan tidak hanya soal capaian fisik, tetapi juga integritas dan akuntabilitas. Publik berharap, selain rampung tepat waktu, proyek ini juga dapat menjadi wujud nyata pembangunan yang transparan, profesional, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *