Koranpalu.com /Jombang – Pemerhati kebijakan publik, hukum, dan keadilan, Dr. H. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH, MH, menghibahkan karyanya berjudul Dinamika dan Problematika Kedudukan Ketetapan MPR RI kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Jombang. Puluhan eksemplar buku diterima langsung oleh Ketua DPD IWOI Jombang, Agus Pamuji, di kediaman Ruslie di Desa Plandi, Kecamatan Jombang.
Buku tersebut dinilai memiliki bobot tinggi dalam membangun sistem hukum ketatanegaraan yang demokratis, egaliter, transparan, dan berkeadilan. “Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya hibahkan buku ini kepada rekan-rekan IWOI Jombang. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan literasi dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Ruslie saat penyerahan, kemarin.
Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris DPD IWOI Jombang Ratno Hadi dan jurnalis Roni Brown dari media online Lintas Daerah.
Pers sebagai Pilar Demokrasi
Dalam sambutannya, dosen tetap Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya itu menegaskan bahwa jurnalis profesional harus memiliki daya kontrol kuat terhadap kebijakan pemerintah. “Pers memiliki posisi strategis dalam menegakkan pilar demokrasi. Pemerintah tidak boleh melampaui batas kewenangan atau menjadi super body. Pers wajib hadir sebagai pengontrol agar tercipta keseimbangan,” tegas mantan anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB ini.
Menurutnya, pemerintah yang anti kritik justru berpotensi menimbulkan keresahan publik. “Kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan kegaduhan sebaiknya dievaluasi bahkan dicabut. Karena itu, peran pers penting dalam menyajikan informasi yang objektif, akurat, faktual, kredibel, dan kondusif,” tambahnya.
Rencana Bedah Buku Tertunda
Meski telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu, rencana launching dan bedah buku tersebut urung terlaksana. Ruslie menilai ada kemungkinan intervensi dari pihak tertentu di lingkaran Pemkab Jombang. “Mungkin ada intervensi pihak tertentu,” sindirnya.
Ia berharap IWOI Jombang tetap semangat mencari mitra lain, seperti NGO, LSM, atau pihak swasta, agar forum literasi serupa tetap bisa digelar.
Ketua DPD IWOI Jombang, Agus Pamuji, menyampaikan apresiasi atas hibah buku tersebut. “Hibah ini sangat bermanfaat bagi wartawan IWOI. Beliau sosok pemikir kritis sekaligus produktif yang dibutuhkan Jombang untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” ungkap Agus.
Namun terkait kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jombang, Agus menegaskan pihaknya resmi menarik diri. “Awalnya semua sudah terencana, tapi lokasi dan peserta terus berubah. Lebih baik kami mundur. Kalau Disperpusip mau tetap melaksanakan, silakan dengan mitra lain,” jelasnya.
Sekretaris Disperpusip Jombang, Prince Dinda, menyampaikan permohonan maaf atas penundaan acara. “Kami mohon maaf. Sebagai bawahan, kami harus mengikuti arahan pimpinan,” ujarnya singkat.
Sikap Tegas IWOI
Sekretaris DPD IWOI Jombang, Ratno Hadi Siswanto, menilai penundaan ini disengaja agar IWOI tidak bisa melaksanakan kegiatan. “Padahal sejak Juni 2025 orang penting di lingkup Setkab Jombang sudah memberi dukungan penuh. Dalam rapat internal, kami sepakat menarik diri. Itu keputusan final,” tegasnya.
Sholikhin Ruslie sendiri diketahui telah menulis sedikitnya lima buku, di antaranya Dinamika dan Problematika Kedudukan Ketetapan MPR RI serta Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Jombang. Karyanya kini tersebar di sejumlah toko buku di Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia.
AM
