Koranpalu.com-Jombang – Temuan roti berjamur, buah yang gak layak makan,dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang memicu keresahan publik selama Ramadan. Kasus yang viral di media sosial itu kian mempertegas sorotan terhadap lemahnya pengawasan Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot, meminta agar persoalan ini segera ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, temuan tersebut bukan perkara sepele karena menyangkut hak gizi masyarakat.
“Kasus roti berjamur, buah yang gak layak makan ini harus segera disikapi. Bisa saja kasus serupa terjadi di wilayah lain. Satgas di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan,” tegasnya, Minggu (1/3).
Ia mengungkapkan, laporan yang diterima tidak hanya berasal dari satu atau dua titik pelaksanaan MBG. Selama Ramadan, aduan masyarakat terkait kualitas makanan disebut cukup banyak dan beragam.
Gus Sentot menilai kualitas makanan yang dibagikan tidak mencerminkan standar gizi yang layak, bahkan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, menurutnya ada persoalan serius dalam sistem pengawasan dan distribusi di tingkat pelaksana.
“Ini persoalan serius. Jika ada ketidaksesuaian kualitas maupun harga, berarti ada problem pada kontrol dan distribusi,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jombang, ia menekankan bahwa program yang menggunakan anggaran negara wajib dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Satgas MBG, kata dia, seharusnya meningkatkan monitoring lapangan, melakukan verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana atas kesesuaian menu dengan pagu biaya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa. Evaluasi terbuka dan transparan dinilai penting agar setiap laporan yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah korektif nyata, termasuk oleh Satgas MBG di daerah.
“Program yang menyangkut hak gizi masyarakat tidak boleh lepas dari pengawasan ketat. Jangan sampai niat baik justru mencederai kepercayaan publik,” pungkasnya.(Abin)
