Koranpalu.com | Parigi Moutong, 8 September 2025 – Gelombang keresahan warga atas maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Parigi Moutong akhirnya bermuara ke Kantor Bupati. Senin (8/9), puluhan massa dari Aliansi Rakyat Peduli Keadilan Parigi Moutong datang menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang dinilai semakin tak terkendali.
Dalam aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore itu, perwakilan massa diterima langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom., dan Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan A.N., S.I.K., M.H. Dialog terbuka digelar di ruang rapat bupati, disaksikan Wakil Bupati, pejabat Pemda, serta Wakapolres Parigi Moutong.
Aliansi menyoroti dampak serius PETI yang terus beroperasi tanpa pengawasan ketat. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai dan rusaknya lahan pertanian, praktik ini juga dituding memicu konflik sosial antarwarga. “PETI bukan sekadar soal tambang, tapi sudah menyangkut masa depan generasi di Parigi Moutong,” ujar salah satu perwakilan massa.
Bupati Parigi Moutong menyatakan pihaknya memahami keresahan masyarakat dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk mencari langkah konkret penanganan PETI. “Kami tidak menutup mata. Aspirasi ini akan menjadi perhatian serius,” kata Erwin.
Sementara itu, Polres Parigi Moutong menyiagakan personel pengamanan sejak pagi. Apel pengecekan dipimpin Kabag Ops Kompol Henry Burhanuddin untuk memastikan jalannya unjuk rasa berlangsung aman. Hingga dialog berakhir, situasi tetap kondusif.
Meski demikian, warga menegaskan aksi mereka bukan sekadar protes sesaat. Mereka menuntut adanya kebijakan nyata untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang dinilai sudah berlangsung lama. “Kalau tidak ada langkah tegas, kerusakan akan makin meluas. Kami tidak ingin Parigi Moutong kehilangan sumber daya hanya karena praktik tambang tanpa izin,” tegas seorang warga.
Aksi ini menambah daftar panjang desakan publik agar pemerintah segera menutup celah praktik PETI di Parigi Moutong. Warga menunggu realisasi janji bupati, apakah keluhan mereka akan ditindaklanjuti atau kembali tenggelam dalam rutinitas birokrasi.
