Koranpalu.com | Poso – Bupati Poso, dr Verna G.M. Inkiriwang, menghadiri rapat kerja perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini berlangsung di Siuri Convention Hall pada Jumat (23/1/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto menghadiri langsung kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Poso dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani nota kesepakatan bersama.
Isinya terkait penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan serta pendampingan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Poso hadir sebagai narasumber dan memaparkan materi terkait Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
Kemudian, Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso terus berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Prinsip-prinsip itu meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan etika publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Bupati Poso juga menyampaikan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terus mereka lakukan.
Selanjutnya, Pemkab berusaha mewujudkannya melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi informasi, serta penguatan fungsi pengawasan internal.
Tambahan lagi, Bupati Poso menjelaskan langkah-langkah transformasi digital yang terus mereka dorong.
Antara lain digitalisasi absensi dan kepegawaian, penguatan pusat data terintegrasi, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan akuntabilitas APBD, serta penerapan sistem pencegahan korupsi dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal.
“Sinergi dengan BPKP menjadi sangat penting, tidak hanya dalam pelaksanaan audit dan evaluasi program, tetapi juga dalam pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan asistensi,” ujar Bupati Poso.
Oleh karena itu, melalui rapat kerja ini Pemerintah Kabupaten Poso berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Sumber : Kominfosandi Poso
